Cegah Korupsi, Pemkab Pasangkayu Terapkan Program Pelayanan Sistim Online

oleh -8 views

sergap TKP – PASANGKAYU

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencegah terjadinya Korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu menerapkan sistem transaksi nontunai (TNT), termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online.

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa mengatakan, penerapan sistem online ini merupakan kerja sama antara BPKP Perwakilan Sulbar, Pemkab Pasangkayu dan Bank Sulselbar.

“Ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Juga berdasarkan surat edaran KPK RI serta edaran Kemendagri 910/2018,” kata Agus Ambo Djiwa saat pertemuan dengan Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Fauqi Achamd Kahrir bersama Tim yang didampingi Kepala Inspektorat Pasangkayu, H. Rahmat K. Turusi, Kepala B PKAD Pasangkayu, Abidin  diruang kerja Bupati Pasangkayu. Selasa, (16/7/2019).

Menurut Agus, Penerapan sistem transaksi nontunai (TNT), termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara online terintegrasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan.

“Dengan penerapan sistem keuangan dan perencanaan yang terintegrasi ini merupakan satu hal yang baik buat pemerintah daerah. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan,” ujar Agus Ambo.

Sementara itu, Kepala Insepktorat Pasangkayu, Rahmat K. Turusi menyampaikan apresiasi atas penerapan program integrasi antara SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan, karena program ini juga merupakan salah satu program pencegahan tindak pidana korupsi yang termaktub dalam progam KORSUPGAH KPK.

“Pemkab Pasangkayu menyambut baik penerapan sistem ini. Sebab memiliki beberapa keunggulan di antaranya mempercepat proses pencairan, mengurangi risiko kesalahan dan risiko-risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu semua pihak termasuk kepala OPD harus bisa bekerja sama dengan baik,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan