OJK Sebut MeMiles Sudah Ditutup Sejak Agustus

oleh -

sergap TKP – SURABAYA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur memastikan investasi MeMiles sudah resmi ditutup sejak Agustus 2019 lalu dan dipastikan tidak memiliki izin.

“Sebetulnya MeMiles ini sudah ditutup ya berdasarkan presrilis bulan Agustus. Itu berarti kan tidak mempunyai izin. Jadi kepada masyarakat jika ada penawaran-penawaran tentunya harus dicek dulu,” ungkap Kepala OJK Regional 4 Jatim, 

Heru Cahyono di Polda Jatim, Jumat (10/1).

Investasi dengan cara Top Up ini dijelaskan oleh Heru perlu diwaspadai karena model bisnis ini menawarkan investasi uang yang memberikan hasil tidak wajar. Sehingga penting untuk cek dan ricek pada pihak berwenang.

“Masyatakat harus paham kira-kira memberikan hasil yang tidak masuk akal ya sebaiknya tidak,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk menindak entitas investasi tak berizin. Jadi jika masyarakat mendapati adanya investasi mencurigakan, bisa melaporkannya hal itu ke Satgas yang telah dibentuk.

“Seandainya ada pihak-pihak yang menawarkan investasi tapi mencurigakan laporkan. Kami akan melakukan koordinasi, modusnya biasanya semacam piramida itu perlu diwaspadai,” terangnya.

Dalam skema ponzi atau piramida skin ini

masyarakat diminta untuk mendapatkan member baru agar semakin besar bonusnya. “Yang dapat bonus itu dibayar dari member yang baru,” jelasnya.

“Skema semacam ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau tidak ada member lagi maka skema itu akan hancur, karena tidak ada member yang akan membayar untuk bonus lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, skema ponzi adalah skema bisnis yang dilakukan cenderung pada konteks skema bisnis piramida.

“Jadi itu uang nasabah yang diputar-putar saja. Dari nasabah satu ke nasabah lain. Makanya kan dibutuhkan nasabah baru untuk menutup hadiah-hadiah yang diberikan. Kesannya perusahaan yang berikan hadiah. Padahal itu uang nasabah sendiri yang diputar,” ujarnya.

Skema bisnis ini sudah dilarang Undang-Undang Perdagangan no 7 tahun 2004. Jadi tidak termasuk pelanggaran pidana berupa penghargaan. “Ancaman hukumannya cukup tinggi 10 tahun,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan