Pastikan Status Perkara Penghinaan Wali Kota Surabaya, Polisi Minta Pendapat Ahli

oleh -

sergap TKP – SURABAYA 

Terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diduga dilakukan oleh Zikria Dzatil (43), dengan mengunggah dugaan penghinaan dan ujaran kebencian di akun facebooknya, Polda Jatim saat ini tengah berencana untuk meminta pendapat atau keterangan dari ahli.

Keterangan atau pendapat dari ahli tersebut diperlukan guna menentukan status dari kasus tersebut, usai Risma mencabut laporan terhadap Zikria melalui surat pencabutan yang dikirimkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ira Tursilowati ke Polrestabes Surabaya. 

Kedati demikian usai pencabutan tersebut justru santer dikabarkan bahwa dalam kasus yang menjerat Zikria terdapat dua delik yakni aduan dan umum. “Untuk itu kita akan tanyakan pada Polrestabes Surabaya terkait dengan ahli tentunya. Ahli bisa saja menetapkan itu ada dua delik. Baik itu delik aduan maupun delik secara umum,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (11/2).

Dalam kasus ini menurut Truno, delik aduan adalah yang terdapat di KUHP terkait pasal penghinaan, sedangkan delik umum adalah terkait dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kami tunggu hasil gelar perkara. Saya bukan ahli hukum. Saya akan meneruskan fakta yang kita dapat,” pungkas Truno. 

Sebelumnya Zikria di amankan Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dari rumahnya usai menerima laporan dari Pemkot Surabaya pada 21 Januari 2020. Zikria sendiri juga sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Zikria sendiri dijerat Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 dan 4 tahun penjara.

Selain itu Zikria juga dijerat Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2) tentang pencemaran nama baik. Ancamannya yakni penjara 1 tahun 4 bulan atau 9 bulan penjara. 

Tinggalkan Balasan