Polrestabes Surabaya Bongkar Praktik Pengembang Perumahan Nakal

oleh -

sergap TKP – SURABAYA

Tim Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membongkar praktik nakal pengembang salah satu perumahan di Surabaya usai menerima sejumlah laporan dari masyarakat.

Laporan masyarakat tersebut terkait penjualan rumah di Perumahan Green Ar-Rayah Jalan Jemur Gayungan. Sehingga pihak Kepolisian mengamankan Direktur Utama PT JSI berinisal MR (34).

Kanit Harda Polrestabes Surabaya Iptu Giadi Nugraha mengungkapkan, dari kasus sebelumnya yakni perumahan fiktif berlabel syariah beromzet ratusan miliar yang sebelumnya dibongkar.

“Jadi selain penindakan, ungkap kasus yang kami lakukan ini untuk mencegah agar tidak ada korban-korban berikutnya seperti kasus perumahan fiktif yang pernah kita ungkap kemarin. Kalau di perumahan ini, baru dua orang yang memesan,” ungkapnya.

Penangkapan tersebut dilakukan petugas usai pihak PT JSI belum menyelesaikan status hak atas tanahnya yang ternyata masih berupa Surat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain dan bukan atas nama PT JSI.

“PT JSI sudah membuat kesepakatan pembelian tanah dengan pemilik tanah dengan nilai Rp 1,7 miliar dengan DP 10 persen atau Rp 10 juta. Nah dalam perjanjian itu, sisanya akan dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang sudah tertera dalam perjanjian,” jelasnya.

Namun, setelah batas waktu pembayaran yang telah ditentukan berakhir, PT JSI belum juga melunasi pembayaran sisa atas perjanjian pembelian tanah tersebut kepada pemegang SHM atas tanah tersebut. Kendati demikian PT. JSI justru tetap memasarkan perumahan tersebut ke masyarakat.

Adapun barang bukti yang turut disita antara lain 4 bendel kwitansi penjualan PT JSI, 1 lembar surat perjanjian tanggal 08 Agustus 2019, 1 bendel copy leg perjanjian pembelian tanah Green Ar-Rayah Jemur Gayungan No. 2365/L/lll/202019I. 06 Maret 2020.

Selanjutnya juga disita pula 1 lembar surat pemesanan unit, 1 lembar kwitansi nomor 53 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp 5 juta, 20 lembar brosur Perumahan Jemur Gayungan serta 1 bendel blanko surat pemesanan unit PT JSI.

“Kami terapkan Pasal 154 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan