Kuota Pupuk Bersubsidi Berkurang, Petani Terancam Mengalami Penurunan Produksi

oleh -

sergap TKP – SURABAYA

Para petani yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten di Jawa Timur, terancam mengalami penurunan hasil produksi pertanian lantaran diduga kekurangan pasokan pupuk bersubsidi.

Kekurangan kuota pasokan pupuk bersubsidi tersebut, juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Hadi Sulistyo.

Menurut Hadi Sulistyo, tahun 2020 Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebanyak 2.267.827 ton. Namun, alokasi pupuk bersubsidi itu masih jauh dari kebutuhan pupuk di Jatim.

“Dibanding tahun 2019, Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.786.284 ton. Jadi, sekarang ini 81,36 persen dari tahun 2019. Artinya, masih kurang 650.000 ton,” kata Hadi Sulistyo. Rabu (23/9/2020).

Dari sebanyak 2.267.827 ton, alokasi pupuk bersubsidi 2,2 juta ton tersebut sudah diberikan ke Kabupaten sesuai kebutuhan per bulannya. Dan total serapan di Jawa Timur rata-rata sekitar 63 persen.

“Saat ini, di beberapa Kabupaten terjadi kekurangan pupuk bersubsidi, karena alokasinya berkurang.” ujar Hadi.

Hadi menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi 2,2 juta ton itu sudah diberikan ke Kabupaten sesuai kebutuhan per bulannya. Total serapan di Jatim ini rata-rata sekitar 63 persen. Saat ini, di beberapa kab terjadi kekurangan pupuk bersubsidi, karena alokasinya berkurang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya juga telah melayangkan surat ke Kementan terkait kekurangan pasokan pupuk tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada keputusannya.

“Apakah kekurangan 650 ribu ton pupuk dipenuhi semua atau kurang dari 650 ribu ton, belum tahu. Karena pupuk bersubsidi itu kebijakan pusat, provinsi hanya mengusulkan setelah menampung aspirasi Kabupaten-Kabupaten,” ungkapnya.

Dinas Pertanian, kata Hadi tidak bisa merelokasi antar Kabupaten untuk mengatasi kekurangan subsidi pupuk itu. Karena sekarang ini Kabupaten-Kabupaten membutuhkan subsidi pupuk.

“Apakah bisa direlokasi, tidak mungkin. Mereka pasti saling mempertahankan,” tutur Hadi.

Menurut Hadi, guna mengatasi hal tersebut salah satu solusinya adalah melakukan relokasi antar Kecamatan. dan yang bisa untuk melakukan hal tersebut yakni Dinas Pertanian Kabupaten setempat.

“Itu solusinya, sambil menunggu kebijakan dari pusat untuk mencukupi kekurangan pupuk di Jatim,” terang Hadi..

Hadi juga menjelaskan keputusan per 1 September 2020 kemarin, harus memakai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini sudah diusulkan ke Kementan. Dan disetujui bahwa untuk sementara petani yang belum mendapatkan kartu petani boleh mencairkan pupuknya secara manual sampai diberikan batas waktu 1 Januari 2021.

“Setelah tanggal 1 Januari, sudah tidak bisa lagi. Karena itu, pihak BNI yang memberikan kartu tani segera mendorong petani untuk membuat kartu tani,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Informasi yang berhasil dihimpun sergap TKP, Pada anggaran tahun 2020 Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telah mengajukan usulan e-RDKK untuk pupuk bersubsidi ke Kementan sebesar 4.930.917,71 ton.

Namun sayangnya, dari usulan tersebut yang direalisasikan oleh Kementan ternyata lebih rendah dari subsidi pupuk tahun 2019 sebesar 2,7 juta ton.

Tinggalkan Balasan