Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Pemalsu e-KTP

oleh -

sergap TKP – JAKARTA

Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap dan menangkap sindikat pelaku tindak pidana pemalsuan e-KTP. Dari ungkap kasus tersebut, polisi menangkap lima dari tujuh pelaku.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Djarwoko mengatakan, lokasi kejadian berada di Jalan Raya Tipar Cakung, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. dalam aksinya para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda.

Kelima pelaku tersebut yakni DWM alias D (45) berperan sebagai penampung pesanan dan menerima data identitas dari pemesan untuk pembuatan e-KTP palsu, I alias C (40) bertugas sebagai perantara dan memberikan data identitas untuk pembuatan e-KTP palsu. E alias A (42) Sebagai pembuat / pencetak E – KTP (palsu) atau membuka usaha jasa percetakan di Pasar Pramuka Jakarta Pusat, pelaku MS alias S (23) bertugas menjadi kurir pengirim blanko KTP kosong, dan IA alias B (41) memiliki peran selaku kurir pengirim blanko KTP kosong.

“Sedangkan, dua pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO) yaitu F (28) DPO merupakan pemilik blanko KTP kosong serta MF (20) merupakan pengguna KTP (palsu),” kata Kombes Pol Djarwoko di Jakarta. Jumat (11/9/2020).

Dalam aksinya, komplotan pelaku ini mencari pemesan yang akan membuat KTP palsu dengan memakai persyaratan hanya memberikan data identitas diri saja, tanpa melalui proses resmi melalui Suku Dinas Kependudukan.

Kemudian, dalam proses pembuatannya secara tanpa hak dibuat dan dicetak di Pasar Pramuka Jakarta Pusat, dengan harga per 1 (satu) lembar KTP dijual antara sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus Ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan proses pembuatan selama 1 (satu) minggu sudah diterima oleh pihak pemesan. Dan, perbuatan tersebut telah dilakukan para tersangka sejak 2018 lalu.

“Para tersangka menerangkan bahwa biasanya KTP palsu tersebut digunakan oleh para pengguna untuk melamar pekerjaan, berganti status nama dan identitas diri, digunakan sebagai persyaratan untuk menikah dan untuk persyaratan kredit atau fiktif,” ujar Kombes Pol Djarwoko.

Kapolres menjelaskan, para tersangka dalam kegiatan kesehariannya memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa percetakan sehingga baginya mudah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan, dikarenakan pelanggan semakin menurun mengakibatkan pendapatannya berkurang, sehingga para tersangka melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan penghasilan lebih besar.

“Adapun keuntungan yang didapatkan oleh para tersangka digunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari,” terang Kombes Pol Djarwoko

Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g, UU RI No.24 Tahun 2013, tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

“Ancaman hukumannya, paling lama 10 tahun penjara,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan