KPK Tahan Walikota Tasikmalaya

oleh -

sergap TKP – JAKARTA

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman (BBD). Jumat (23/10/2020).

Budi ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun Anggaran 2018.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Tersangka BBD akan ditahan untuk 20 hari pertama demi kebutuhan penyidikan. Tersangka akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Gedung ACLC KPK.

“KPK melakukan penahanan tersangka BBD (Budi Budiman) selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK yaitu di kavling C1,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).

Untuk diketahui, Budi merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. 

Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK ini sejak 26 April 2019.  Budi diduga menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPK menduga Budi bertemu dengan Yaya para 2017, dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan pengurusan DAK. atau tepatnya pada Mei 2017.

Budi mengajukan usulan DAK Tasikmalaya tahun 2018 di sejumlah bidang mulai dari jalan, irigasi dan rumah sakit. Pada 21 Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemenkeu. Kemudian Oktober 2017, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat DAK Rp124,38 miliar, dan Budi kemudian kembali memberikan uang Rp200 juta ke Yaya pada 3 April 2018.

Terkait kasus dugaan suap pengurusan DAK ini, sejauh ini Budi sudah merupakan tersangka ketujuh yang telah ditahan oleh tim penyidik KPK.

Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tinggalkan Balasan