Bantah Kelangkaan Pupuk, Dinas Pertanian Jatim Sebut Pupuk Bersubsidi Belum Terserap Sepenuhnya

oleh -
ilustrasi stok pupuk bersubsidi

sergap TKP – SURABAYA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur membantah kabar kelangkaan stok pupuk bersubsidi. Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo bahkan menyebut serapan pupuk bersubsidi baru mencapai 68 persen saja.

Atas hal tersebut, Hadi memastikan bahwa sampai saat ini stok pupuk bersubsidi bisa dikategorikan aman dan masih tersisa lebih dari 30 persen bagi petani

“Insya allah aman, dibandingkan tahun lalu. Kuota dari pusat memang turun 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan, baru terealisasi 68 persen. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lebih stok pupuk,” ungkap Hadi di Surabaya, Selasa (3/11/2020).

Hadi juga menerangkan bahwa sebenarnya alokasi kuota pupuk untuk provinsi Jawa Timur hanya sebesar 1,3 juta ton saja. Namun angka tersebut mendapat penambahan sesuai ketentuan Permentan No. 10 Tahun 2020 menjadi 2.267.827 ton.

Angka tersebut masih meningkat kembali setelah Pemprov Jatim mengajukan penambahan kuota ke pemerintah pusat menjadi 2.366.523 ton sesuai ketentuan Permentan No. 27/2020. Sehingga kuota pupuk tahun 2020 setara 84,93 persen dibanding alokasi 2019 lalu yang mencapai 2,7 juta ton.

Sementara itu terkait munculnya kabar kelangkaan pupuk di sejumlah daerah di Jatim, Hadi menyebut hal tersebut terjadi lantaran alokasi pupuk telah dihabiskan sebelum waktunya.

“Sebagian petani khawatir akan ada kekurangan pupuk ke depan, sehingga jatah yang seharusnya untuk musim tanam depan diambil sekalian. Inilah yang membuat saat ini terjadi kekurangan. Harusnya mengambil pupuk itu step by step sesuai jadwal musim tanam,” imbau Hadi.

Untuk menangani hal tersebut pihaknya juga telah menyiapakn sejumlah solusi diantaranya penerapan skema realokasi pupuk antar kabupaten kota. Dengan adanya skema realokasi tersebut, maka daerah yang rendah serapan pupuk bersubsidinya, akan dialihkan ke daerah lain yang lebih tinggi serapan pupuknya.

“Kalau ada kabupaten/kota yang serapannya rendah akan kita realokasikan ke kabupaten/kota yang serapannya tinggi. Supaya merata,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan