Herry Nurhayat Divonis 4 Tahun Penjara

oleh -

sergap TKP – BANDUNG

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bersalah terhadap terdakwa mantan Kepala DPKAD Kota Bandung, Herry Nurhayat.

Herry dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yang terjadi beberapa tahun lallu.

“Menyatakan terdakwa Herry Nurhayat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor,” ujar Ketua Majelis Hakim, T Benny Eko Supriyadi di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Rabu 4 November 2020.

Sidang korupsi yang dijalani Herry, merupakan sidang ketiga kalinya. Karena sebelumnya, Herry pernah dipidana penjara terkait kasus korupsi dana Bansos Kota Bandung serta kasus suap terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.

Atas kasus itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 400 juta.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp400 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa membayar ganti rugi keuangan negara Rp1,4 miliar,” ucap Benny.

Putusan hakim ini, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun.

Namun Herry kemudian mengajukan diri jadi justice collaborator, Sehingga Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan Herry.

“Selama fakta persidangan, terdakwa mampu membongkar pelaku lainnya dan mengakui kesalahannya. Karena pertimbangan itu, menurut hakim, terdakwa sebagai pelaku justice collaborator sehingga permohonannya dikabulkan,” ujar Hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk banding.

Meski sudah divonis bersalah, Herry tidak langsung dieksekusi ke penjara. Karena pertama sebelumnya Herry sudah dibebaskan dari tahanan karena masa penahanan yang habis. Kedua, karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap.

“Belum bisa dieksekusi karena belum berkekuatan hukum tetap. Kecuali kalau terdakwa menerima putusan dan tidak banding, baru bisa dieksekusi. Ada waktu tujuh hari ke depan apakah terdakwa atau kami mengajukan banding atau tidak,” ucap jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chaerudin usai persidangan.

Termasuk jika nanti sudah ada putusan banding yang misalnya menguatkan putusan, jika Herry kembali mengajukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung, Herry belum bisa dieksekusi.

“Ya itu risiko hukum karena sebelumnya dikeluarkan demi hukum terkait habis masa penahanan,” tutur Chaerudin.

Tinggalkan Balasan