Polrestabes Bandung Ungkap Kasus Daur Ulang Sarung Tangan Karet Bekas

oleh -

sergap TKP – BANDUNG

Aparat Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap kasus daur ulang sarung tangan berbahan karet bekas medis, untuk dijual lagi ke masyarakat.

Dari ungkap kasus ini, polisi mengamankan seorang wanita berinisial GR (39). Pengungkapan tersebut, berdasarkan laporan yang diterima polisi pada tanggal 19 November lalu.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, S.I.K.,M.H mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya selama satu bulan.

“Akan tetapi, jika kita lihat dari barang bukti, pelaku sudah beraksi selama sekitar enam bulan. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Kombes Pol. Ulung Sampurna Jaya. Jumat (20/11/2020).

Kapolrestabes menjelaskan, pelaku telah mempekerjakan 178 karyawan dalam proses mendaur ulang sarung tangan.  Dari ratusan karyawan yang dipekerjakan oleh pelaku, ada yang bertugas mencari sarung tangan bekas.

Sarung tangan yang sudah didaur ulang, oleh pelaku kemudian diedarkan pelaku hingga ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Bahkan, kemungkinan sarung tangan bekas daur ulang tersebut disalurkan untuk digunakan oleh tenaga medis.

Dari penglihatan sekilas, sarung tangan bekas daur ulang dengan sarung tangan baru hampir tidak ada bedanya. Usai didaur ulang, sarung tangan bekas tersebut kemudian dikemas pelaku ke dalam kotak berisi 100 buah sarung tangan.

“Dilihat dari barangnya, mungkin sama persis (dengan yang baru) karena awalnya mungkin dia asli dari medis, jadi diperbarui lagi,” kata Kapolrestabes.

Kapolres juga menambahkan, Setelah dikemas, sarung tangan karet daur ulang tersebut lalu dijual oleh pelaku dengan harga Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu untuk satu kotaknya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti sarung tangan dengan berat 2,5 ton.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal berlapis yakni, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf a dan ayat 2 UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di ancaman dengan pidana penjara selama lima tahun.

“Kemudian, Pasal 197 juncto 105 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di ancaman dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Dan Pasal 185 juncto 68 UU Rl Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dengan pidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.” tegasnya.

Tinggalkan Balasan