Mantan Dirut PT Abattoir, Penghuni Pertama Rutan Kejati Jatim

0

sergap TKP – SURABAYA

Setelah lebih dari empat tahun tidak difungsikan sebagaimana fungsinya sejak diresmikan pada 2013 silam, akhirnya Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya resmi difungsikan untuk menahan tahanan korupsi.

Penghuni pertamanya adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Abattoir Surya Jaya, Winardi Kresna Yudha yang remsi ditahan Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim atas kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah kompensasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seluas 70.000 Muntuk menguntungkan diri sendiri.

“Tersangka Winardi ditahan selama 20 hari kedepan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kasus dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya. Tersangka Winardi merupakan penghuni pertama Cabang Rutan di Kejati Jatim sejak dioperasikan awal Januari lalu,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Kamis (11/1/2017).

Sebagaimana dijelaskan oleh Aspidsus, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut PT Abattoir tersebut bermula pada 1998 silam dimana pada saat itu PT Abottoir menggunakan lahan milik Pemkot Surabaya di Jl Banjar Sugihan, Tandes seluas 13.195 M2 yang dipergunakan sebagai Rumah Potong Hewan (RPH).

Sebagai kompensasinya Pemkot mendapatkan tanah seluas 70.000 M2 (7 ha) yang terletak di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik PT Abattoir yang didapat hasil tukar menukar tanah dengan PT Rungkut Central Abadi (RCA).

Namun bukannya menyerahkan tanah tersebut ke Pemkot, tersangka yang menjabat sebagai Dirut PT Abattoir periode 2001 – 2010 justru menjual tanah kompensasi tersebut pada 2007 ke PT RCA seharga Rp 1,5 Miliar tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Akibat perbuatan tersangka berdasarkan audit Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman, negara mengalami kerugian sebesar Rp 26,2 miliar dengan ketentuan nilai wajar harga sekarang,” ucap Didik.

Akibat perbuatannya tersebut tersangka bakal disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.