KPI Disebut Tidak Profesional Terkait Larangan Calon Kepala Daerah Main Sinetron

oleh

sergap TKP – BANDUNG

Sejumlah kalangan seniman Jawa Barat menilai larangan bermain sinetron bagi calon kepala daerah yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan tindakan yang tidak professional dan dapat menghambat profesi seniman.

Hal tersebut diutarakan sejumlah seniman salah satu adalah seniman senior asal Jabar, Acil Darmawan Hardjakusuma yang menyatakan, larangan peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) tampil di televisi terlalu berlebihan dan hanya berlandaskan pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penayangan iklan kampanye peserta pilkada.

“Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan. Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal-pasalnya, sehingga membuat bingung. Seperti halnya Deddy Mizwar (Calon Gubernur Jabar), aturan tersebut tentunya akan membuat dia (Deddy) bingung. Sebetulnya aturan itu tidak tepat karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda,” jelasnya.

Atas hal tersebut profesi seniman tidak dapat diatur dan dibatasi secara sewenang-wenang. Apabila perlu diatur maka harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder lainnya. “Nggak bisa dong profesi itu diatur-atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan, bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya nggak jelas itu bisa menghambat karier dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya,” ujar Acil.

Untuk itu ia berharap agar larangan yang dikeluarkan oleh KPI dapat segera dicabut dan direvisi. “KPI nggak boleh menghalang-halangi profesi, pemerintah (KPI) di sini salah. Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, nggak bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu nggak bisa dihalang-halangi,” ungkapnya.

Pernyataan Acil tersebut juga diamini oleh Ulli, ketua 2 Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jabar yang juga menilai KPI tidak profesional karena mengeluarkan aturan yang menghambat profesi seniman. “Masak profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan karena Pilkada Jabar ini rasa Pilpres. Ada pihak-pihak yang bermain, berusaha menjegal Deddy Mizwar,” ucapnya.

Menurutnya sampai saat ini juga masih cukup banyak anggota dewan yang tampil dan mengisi acara di televisi. “Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti Eko Patrio kan figurnya sama, kenapa nggak dilarang main di TV. Jangan hanya yang maju di gubernur saja, kan banyak anggota dewan juga yang main di TV,” ungkapnya.

Ulli juga menyidir kinerja KPI yang seharusnya lebih kepada pengawasan tayangan televisi yang melanggar dan tidak cocok untuk ditayangkan. “Mestinya KPI bertugas sesuai tupoksinya, sebagai pengawas tayangan di televisi, bukan malah menghambat profesi orang,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan