Amankan Pemilu 2019, Polda Jatim Kerahkan 26 Ribu Pasukan

oleh

sergap TKP – SURABAYA

Sebanyak 26 ribu pasukan dikerahkan Kepolisian Daerah Jawa Timur guna mengamankan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pengamanan tersebut juga bakal didukung dan dibantu oleh jajaran TNI dari Kodam V/ Brawijaya, yang juga mengerahkan 17 ribu pasukannya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan usai melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2018 di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (19/9/2018).

“Untuk kekuatan personel yang dilibatkan itu ada 26 ribu. Kemudian dari TNI itu 2/3 (Kodam V/ Brawijaya) yaitu ada 17 ribu yang dilibatkan. Sisanya dari Linmas nanti,” ungkap Kapolda Jatim.

Sementara terkait adanya kemungkinan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam Pemilu 2019. Kapolda Jatim secara terang-terangan mengakui hoax (berita bohong) dan ujaran kebencian (hate speech) merupakan beberapa diantara kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019.

Bahkan menurutnya saat ini baik hoax ataupun hate speech sudah cukup banyak bertebaran di masyarakat melalui media sosial. Kendati demikian pihaknya optimis dapat mengatasi berbagai macam kemungkinan kerawanan tersebut.

“Yang jelas kerawanan masing-masing tahap ada. Termasuk saat ini di media, terutama yang kita rasakan bentuk-bentuk memecah belah seperti hoax, hate speech, ini sudah muncul. Ini akan kita lakukan (penindakan) tetap dengan Satgas (Satuan Tugas) yang kami bentuk,” ujar mantan Wabaintelkam Polri tersebut.

Irjen Luki Hermawan juga menjelaskan bahwa apel gelar pasukan dengan sandi operasi Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan dengan jajaran TNI, dan stakeholder terkait juga merupakan bentuk kesiapan aparat keamanan dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

“Kita siap melaksanakan Operasi Mantap Brata bersama-sama TNI dan stakeholder lainnya. Hari ini seluruh jajaran baik Polda, Polres ini melakukan yang sama gelar pasukan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri, serta stakeholder semacam pemerintah daerah,” pungkas Jenderal Polisi dengan dua bintang dipundaknya tersebut.

Tinggalkan Balasan