sergap TKP – JAKARTA
Meskipun dihujani interupsi dan penolakan, Hasil rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ternyata tetap mengesahkan mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang anggarannya mencapai sebesar Rp 11,2 triliun.
Tidak itu saja, sejumlah anggota DPR yang diduga kuat mempunyai kepentingan terkait pencairan dana UP2DP yang nilainya konon mencapai Rp 20 M per anggota dewan itu, bahkan terlihat dengan antusias malah menyoraki anggota Fraksi dari Partai Nasdem dan Hanura yang menyampaikan keberatan.
Terkait disahkannya program UP2DP, Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan, “Secara pribadi dan anggota DPR RI saya menolak. Peraturan ini dalam implementasi tidak adil. Karena komposisi anggota DPR berjumlah 560 terdiri dari fraksi-fraksi tidak bisa menjadi respresentatif. Akan terjadi ketimpangan,” kata Agun. Selasa (23/6/2015).
Dia juga menilai keputusan yang diambil DPR tersebut seperti tergesa-gesa dan adanya upaya pemaksaan agar segera disahkan.
“Pengambilan keputusan aneh. Tidak biasanya. Belum apa-apa, sudah dikutip tapi bahan saja belum dibagikan. Adanya upaya pemaksaaan agar keputusan ini ditetapkan hari ini. DPR ini jangan jadi kuat-kuatan,” ujar Agun.
