sergap TKP – BATU
Kapolda Jatim, Gubernur Jatim dan Pangdam V Brawijaya, gelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanganan covid-19 di Jawa Timur, dengan seluruh Kapolres, Dandim, dan Walikota di seluruh Kabupaten Kota di Jawa timur. Jumat (11/9/2020).
Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu hotel dikawasan Kota Wisata Batu itu. Selain dihadiri para kepala daerah, juga dihadiri Ketua dan tim Gugus tugas Covid-19 Jatim, serta sejumlah ketua fraksi partai politik DPRD Jatim.
Pada sambutannya Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran M.Si, menghimbau kepada kepala daerah Kapolres dan dandim bisa melakukan mapping di tempat – tempat di wilayah masing-masing.
“Bapak Ibu Kepala daerah bersama Kapolres dan Dandim bisa melakukan mapping dan identifikasi tempat-tempat yang menjadi cluster di wilayahnya masing-masing.” ujar Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran M.Si,
Berdasarkan data yang Ada, Kata Kapolda Jatim, Untuk cluster-cluster yang sudah terbentuk diantaranya adalah. Pasar, tempat pelelangan ikan, pesantren, rumah sakit atau puskesmas, seminar, mall, tempat ibadah dan tempat bekerja.
“Akhir-akhir ini memang ada tiga cluster yang cukup memperhatikan, yaitu cluster keluarga, cluster pasar dan cluster kantor, mungkin juga perlu kita waspadai cluster-cluster pesantren atau sejenisnya.” Jelas Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran M.Si,
Kapolda Jatim juga menyampaikan, bapak Presiden dan beberapa pakar epidemiologi selalu mewanti-wanti tentang cluater keluarga, cluster dan perkantoran, ini yang perlu dipikirkan bersama. Karena merupakan trand dinamika interaksi yang perlu diwaspadai.
Terkait dengan Implementasi Presiden (Impres) No: 6 tahun 2020, Kapolda memberikan masukan. Bahwa untuk membuat masyarakat menjadi jauh lebih sadar disamping regulasi dan memperkuat kepedulian, adalah harus menyiapkan fasilitas-fasilitas. Seperti menyiapkan fasilitas cuci tangan dan masker di kantor-kantor.
“Di Polda Jawa timur, yang melakukan pelayanan, seperti pelayanan Sim, STNK dan BPKB, saya sudah perintahkan disamping menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan juga mereka wajib menyiapkan masker. Ini jauh lebih efektif dibandingkan kita misalnya melakukan langkah-langkah penegakan hukum.” Teràng Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran M.Si,
Lebih lanjut Kapolda Jawa menambahkan,
“setelah membuat regulasi kemudian masyarakat diberi kesadaran dan kepedulian, kita juga wajib untuk menyiapkan fasilitas. Kalau tahapan itu sudah dikerjakan barulan Punishment dan Reward bisa dilakukan.” imbuhnya.
Kapolda juga menghimbau Kepada Kepala daerah, Kapolres dan Dandim dalam rakor ini, untuk selalu menggelorakan gerakan menggunakan masker, dan jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan masyarakat menggunakan masker. Selain itu, pesan dan himbauan dari tokoh agama untuk mengingatkan masyarakat menggunakan masker sangat di butuhkan. Antisipasi penularan juga harus di waspadai, pada saat pilkada dan dimulainya liga Indonesia pada Oktober dan Desember mendatang.
Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah. Dalam sambutannya mengatakan, untuk para Kapolres, Dandim dan Bupati atau Walikota untuk terus berkoordinasi dengan baik.
“Saya melihat permasalahan Covid-19 ini tidak bisa dipandang sebelah mata, saya memandang dari satu sudut saja, dari masyarakat golongan bawah. Karena mereka adalah orang nekat yang susah untuk dikasih pengarahan.”Jelasnya.
” Kita harus memikirkan masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan, karena jika tidak kita sulit untuk mendisiplinkan mereka, seperti yang terjadi di pasar malam Kodam. Dulunya mereka susah untuk kita beri pengarahan khususnya untuk menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Namun sekarang, mereka dengan kesadaranya tanpa kita suruh sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sendirinya.” Imbuh Pangdam V Brawijaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghimbau kepada para pejabat daerah untuk mengantisipasi cluster-cluster baru, dan mengeluarkan perda, atau perwali.
“Saya mohon kepada Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan perda, bisa menyiapkan perda, atau perwali,” ucap Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga menghimbau kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan chek realisasi angggaran,
“saya berpesan kepada Bupati dan walikota, tolong realisasi anggaran dicek semuanya, beberapa daerahkan realisasinya relatif rendah, ini pun juga sudah pernah kita lakukan pertemuan, menyampaikan realisasi anggaran seperti ini. Tapi eaktu itu dari BPKP yang menyampaikan. Kemudian tim BPK juga hadir. Maka percepatan realisasi tentu dengan menjaga ketepatan dengan akuntabilitas dari penggunaan anggaran itu.” pungkas Khofifah.
