Brigjen TNI YAK Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana TWP AD

oleh -

sergap TKP – JAKARTA

Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta menetapkan 2 (dua) orang sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni, Brigadir Jenderal TNI YAK selaku oknum Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, dan NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

Penetapan keduanya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021. tertanggal 10 Desember 2021, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021.

Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 itu diduga telah mengeluarkan uang sebesar Rp 127,7 miliar dari rekening TWP AD untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut ditransfer ke rekening NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH)

“Tersangka YAK mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers. Jumat (10/11/2021).

Sementara itu, NPP diduga menerima uang transfer dari YAK dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya, yaitu PT GSH. YAK dan NPP juga diduga bekerja sama dengan A selaku Direktur Utama PT Indah Bumi Utama, Kolonel Czi (Purn) CW serta KGSM dari PT Artha Mulia Adi Niaga.

Leonard menambahkan, Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 2 (dua) Tersangka saat ini telah dilakukan penahanan.

Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK  telah dilakukan penahanan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini.

Sedangkan Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

“Akibat perbuatan mereka, kerugikan keuangan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp.127.736.000.000,” ujar Leonard.