sergap TKP – MEDAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melanjutkan kunjungan kerjanya di Medan dengan meninjau Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara pada Selasa (12/07/2022).
Setibanya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Hadi Tjahjanto disambut oleh jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra beserta jajaran IKAWATI.
Pada kesempatan ini ia melakukan perkenalan dan memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara terkait dengan pelaksanaan program strategis, khususnya pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Dalam arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran tanah, baik itu melalui PSTL maupun redistribusi tanah sebagai wujud dari Reforma Agraria tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan kabupaten/kota lengkap. Menurut Hadi Tjahjanto, apabila sudah tercipta kabupaten/kota lengkap, mafia tanah akan berkurang dan jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menyelamatkan hak masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut menekankan terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah. Dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, Hadi Tjahjanto menuturkan ada empat pilar yang harus benar-benar bersinergi, di antaranya Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, kepolisian atau aparat penegak hukum, dan peradilan.
