sergap TKP – PONOROGO
Bertempat di Ballroom Hotel Amaris Kab. Ponorogo diselenggarakan acara Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR / BPN. Sabtu (11/11/2023).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI Bapak Drs. Supriyanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Pejabat Fungsional Madya Kanwil BPN Jawa Timur, Kasubbag TU dan Korsub Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo, serta tamu undangan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN.
Dalam kegiatan ini Ibu Syarivah Eviana, S.SiT selaku Kasubag Umum dan Humas menyampaikan laporan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Ponorogo.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan program strategis Kementerian ATR/BPN sehingga terjadi desiminasi informasi kepada masyarakat mengenai program strategis yang sedang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.
Pada sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Madya Kanwil BPN Jawa Timur Sugeng Satriawan menyampaikan dalam rangka mewujudkan peta Jawa Timur lengkap, “Kami telah menggagas dan mencetuskan semua semangat bersinergi antara jajaran Kanwil BPN Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah kota/kab se Jawa Timur serta seluruh Stakeholder melalui pola trijuang yang dicanangkan sejak 25 September 2020.” tutur Sugeng Satriawan.
Sebelum mengakhiri sambutan Sugeng juga menyampaikan bahwa jajaran Kanwil BPN Jawa Timur bersama dengan Badan Wakaf Indonesia mentargetkan sertipikat Wakaf sebanyak 25.000 dapat terselesaikan tahun ini.
Sementara itu, Drs. Supriyanto anggota Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI terus mendorong pelaksanaan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar diantaranya dari segi anggaran, pengawasan, serta penyelesaian kendala dilapangan.
“PTSL dapat berjalan dengan baik apabila koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak.” kata Supriyanto.
Lebih lanjut Supriyanto mengatakan bahwa, “Keberhasilan PTSL ini tidak hanya Kementerian ATR/BPN saja, namun ada peran dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat.” ujarnya.
