Kepala BSSN RI Hadiri Sertijab KSAD

oleh -
oleh

sergap TKP – JAKARTA

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Hinsa Siburian menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dari Jenderal TNI Agus Subiyanto kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Lapangan Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Sertijab KSAD ditandai dengan penyerahan panji satuan Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi” dari Panglima TNI selaku pimpinan upacara, lalu dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Pengangkatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepada Staf Angkatan Darat tanggal 28 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Hinsa menyampaikan dengan diangkatnya Maruli Simanjuntak sebagai KSAD sinergitas antara BSSN dengan Angkatan Darat dalam mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional semakin optimal. Diantaranya kerja sama pengamanan ruang siber selama persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

“BSSN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengamankan ruang siber dan sistem elektronik selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024. Satgas tersebut sudah bekerja sejak awal tahun 2023 sampai dengan selesai pelantikan presiden dan wakil presiden, serta dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait salah satunya Angkatan Darat,” jelas Hinsa.

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2017 ini mengatakan, sinergitas antara BSSN dengan Angkatan Darat pada pengamanan pemilu memiliki mekanisme kerja yang serupa dengan satgas penanganan siber dan sandi saat penyelenggaraan KTT G20, KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta, serta KTT AIS Forum, beberapa waktu lalu.

“Karena suksesi event-event internasional tersebut, mekanisme serupa kita adopsi dalam pengamanan pemilu ini,” ujar Hinsa.

Selain itu, sambungnya, sinergitas BSSN-AD juga telah dilakukan melalui kerja sama perlindungan data dan informasi dalam rangka percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).