sergap TKP – SAMARINDA
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin kunjungi Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu 21 Januari 2026.
Jaksa Agung tiba di Samarinda beserta sejumlah pejabat utama Kejaksaan Agung RI. Ia disambut langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Pangdm VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono, S.H. M.Si., Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Jaksa Agung juga dijadwalkan mengunjungi beberapa daerah di Kaltim, termasuk Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Kejaksaan Agung dalam pengamanan kantor kejaksaan dan penegakan hukum, serta memastikan pembangunan di Kaltim berjalan akuntabel, terutama mengingat statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Danrem 091/ASN, menyambut Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. “Kami siap mendukung dan bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk meningkatkan penegakan hukum dan pembangunan di Kaltim,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara TNI, Pemprov Kaltim, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Sedangkan Gubernur Kaltim menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim terus memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut dia, peran strategis kejaksaan tidak saja terbatas pada penegakan hukum.
Tapi sebagai mitra pemerintah memberi pendampingan hukum ke berbagai program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim menjadi fondasi kuat bagi Pemprov Kaltim dalam menjalankan agenda pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah,” kata Gubernur.
