sergap TKP – PATI
Guna turut mensukseskan pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Pati, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan turut hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi Tahun 2018 di Alun alun Simpang Lima Pati pada hari Rabu (19/09/2018).
Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti Istiwidayati yang bertindak sebagai Inspektur Apel memimpian kegiatan yang bertajuk ‘Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Intansi Terkait Dalam Rangka Mewujudkan Kamdari Yang Kondusif Di Wilayah Kabupaten Pati’.
Turut hadir dalam kegiatan apel tersebut dihadiri Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti Istiwidayati, SIK. MSi, Dandim 0718/Pati, Bupati Pati H.HaryantoSH,MM,MSi , Wakil Bupati Pati H. Saiful Arifin , Jajaran OPD Kabupaten Pati, Dansub Brimob Polres Pati, Dansub Denpom Pati, Kepala Satpol PP Pati, Muspika Se Kabupaten Pati, Pimpinan Parpol Se-kabupaten Pati, Pasukan upacara dari Koramil, Bahbinakmtibmas Polsek, Sub Denpom Pati, Sat Brimob Polres Pati, Dalmas Sabara Polres Pati, Satlantas Polres Pati, Staf Polres Pati, Gabungan Sabara Polsek, Bhabin Polsek dan Provos Polres Pati, Reskrim dan Narkoba Polres Pati, IPP dan Reskrim Polsek, Satpol PP, Limas Pati .
Dalam sambutannya inspektur apel bacakan Amanat Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dalam apel gelar pasukan Oprasi Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu 2019.
“Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 ,Apel Gelar Pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan.
“Dengan demikian Pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai,Para peserta Apel Gelar Pasukan yang saya hormati, Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara.
Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,Selain itu, pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kernerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Rl.
Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang,Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%.
Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing – masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak – banyaknya, Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive
Dalam kacanata karmtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah -tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2018, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres, Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan, Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019.
Saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai, Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu, Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku ,Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu .
Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi ,Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,”tegasnya.
