sergap TKP – SURABAYA
Kepala kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim, Ir H. Jonahar M.Ec.Dev menyatakan bahwa tidak sertifikat tanah oleh pihaknya pasca diresmikannya aturan penggunaan sertifikat elektronik.
Jonahar menjelaskan terkait regulasi sertifikat elektronik di Jawa Timur khusunya di Surabaya saat ini baru dilakukan di dua kelurahan dan akan ditambah kedepannya. Selain itu yang akan diprioritaskan adalah
istansi pemerintah dan tanah badan hukum.
“Jadi untuk sertifikat elektronik itu yang sebagai contoh untuk Surabaya, Surabaya 1 dan 2 untuk sementara ini ada 2 kelurahan dan nanti akan tambah menjadi 4 kelurahan yang jelas kita akan menjadikan yang elektronik yang pertama kali adalah instansi pemerintah dan tanah badan hukum,” ujar Jonahar, Selasa (9/2/2020).
Lebih lanjut, Jonahar menjelaskan bahwa Peraturan Menteri terkait regulasi ini akan turun pada bulan Februari ini. “Peraturan menteri akan turun pada bulan ini mungkin melalui bulan Maret baru kita terbitkan, tetapi kesiapan untuk Surabaya ini baik 1 dan 2 ini untuk PGN 2 sampai 4 kelurahan,” imbuhnya.
Disinggung terkait keamanan sertifikat elektronik ini pihaknya mengaku bahwa sertifikat elektronik ini telah dibahas sejak 2018 dan dipersiapkan cukup lama dengan diskusi dalam Focus Group Discussion (FDG) terkait keamanannya.
“Kalau untuk keamanan itu sudah kita bahas di tahun 2018. Jadi lama kita sudah mempersiapkan sertifikat eletronik ini dan bebagai kalangan sudah didiskusikan di FGD sehingga termasuk sekuritinya otomatis,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan bahwa prioritas keamanannya sudah diurus orang dalam sendiri dan setiap akunnya telah diketahui sehingga apabila ada kerjasama dengan pihak lain atau hacker akan segera ketahuan.
“Jadi prioritas kita biasanya keamanan ini orang dalam sendiri yang otak atik dan akunnya masing-masing akan diketahui jika ada orang dalam yang mencoba atau bekerjasama dengan hacker akan ketahuan. Untuk keamanan kita, safety kita mempunyai server terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Jonahar juga menegaskan kembali kepada masyarakat khususnya Surabaya bahwa kabar yang beredar terkait sertifikat asli akan ditarik dengan adanya regulasi sertifikat elektronik ini adalah tidak benar.
“Jadi masyarakat Surabaya, seperti yang ada di media masa bahwa sertifikat asli akan di tarik itu tidak betul, yang baru di bikin itu baru sertifikat instansi pemerintah dan badan hukum. Untuk yang masyarakat itu di tahun akan datang atau akhir tahun di 2021 ini,” paparnya.
Pihaknya juga menjamin bahwa tidak ada sertifikat yang ditarik oleh BPN. “Tidak ada penarikan seperti yang di TV, ada dari masyarakat ada petugas dari BPN itu tidak betul, di jamin tidak ada yang ditarik,” tegas Jonahar.
Sementara itu terkait, Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jatim sendiri di tahun 2021 ini kurang lebih sebanyak 1,8 juta. “Dan itu insya Allah akan kita selesaikan,” ucapnya.
Sedangkan di tahun 2020 lalu ada sebanyak 800 ribuan dan pihak telah menyelesaikan seluruhnya atau 100 persen. “Di tahun 2020 karena di potong Covid itu kurang lebih cuma 800an ribu dan kita sudah selesai 100 persen baik kinerja atau fisik,” ujar Jonahar.
Bahkan atas hal tersebut pihaknya menjadi ranking 1 nasional dan menjadi percontohan PTSL seluruh Indonesia. “Kita di Jawa Timur menjadi rangking 1 nasional dan menjadi inspiratif percontohan PTSL seluruh Indonesia, kita selesai 100 persen baik kerja maupun fisik kinerja kuantitas maupun kualitas,” ujarnya.
Pihaknya juga mengungkapkan kendati saat ini Covid-19 masih mewabah, kinerja dari BPN akan terus berjalan seperti seharusnya dengan menguati prosedur yang ketat dan menerapkan protokol kesehatan.
“Tetap sertifikasi, tetap jalan, pengukuran tetap jalan tetapi menguati prosedur yang ketat jadi teman-teman itu tetap memakai masker, jaket, sarung tangan dan membawa minum yang diberi garam, bila ada yang harus selalu minum dan sampai saat ini alhamdullillah lancar-lancar saja tidak kekurangan suatu apapun,” ungkapnya.
Pihaknya juga optimis realisasi target kinerja pihaknya bisa optimal seperti tahun 2020 lalu yang mencapai 100 persen. “Indonesia juga hampir 100 persen. Kalau di Indonesia hanya Jawa Timur dan Bengkulu yang 100 persen. Yang lain memang kurang dari 100 persen, cuma sedikit saja. Secara nasional masih 97-98 sehingga masih tetap tercapai. Optimis apalagi Jawa Timur sebagai percontohan nasional,” pungkasnya.
