sergap TKP – SURABAYA
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) berhasil memenuhi target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Jatim Tahun 2020 dengan realisasi 100 persen.
Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pemberian penghargaan kinerja PTSL T.A 2020. Gubernur juga berharap di tahun 2021 ini PTSL juga berharap target realisasi mencapai 100 persen.
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga sekaligus menghadiri penandatanganan Kerjasama dan Nota Kesepahaman, serta Pembukaan Pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) Provinsi Jatim di Kanwil BPN Jatim di Gayung Kebonsari Surabaya, Selasa (9/3/2021).
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tersebut Khofifah mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat.
“Program PTSL ini menjadi upaya dalam memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Untuk itu support dari Pak Menteri ATR/BPN termasuk berkenan hadir langsung disini memberi resonansi dan energi penguatan percepatan program ini. Semoga terus bersambung dan berseiring dalam upaya memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pencapaian target PTSL 2021 ini juga perlu kerjasama, sinergi dan partisipasi dari berbagai pihak terutama stakeholder terkait. Selain itu terkait penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Pertanahan Jatim dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini bisa menjadi solusi percepatan
pengurusan penetapan ahli waris.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini akan bisa memberikan jaminan bagi para ahli waris, serta akan memberikan penguatan bagaimana bidang-bidang tanah yang dari warisan itu juga tersertifikasi. Ini akan menghindari kemungkinan terjadinya konflik sosial di internal paling kecil yakni keluarga,” jelas Khofifah.
Untuk itu orang nomor satu di Jatim ini berharap program ini dapat segera ditindaklanjuti Bupati/Walikota untuk kemudian dimasukkan dalam RKPD dan RPJMD. Apalagi, kab/kota akan segera melakukan Musrenbang dalam waktu dekat.
“Sehingga program-program ini dapat dialokasikan oleh masing-masing kab/kota sesuai kebutuhannya. Semoga ini menjadi efektif karena ada proses percepatan yang bisa dilakukan oleh Bupati/Walikota,” imbau Gubernur wanita pertama di Jatim ini.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil juga mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Jatim dan berterima kasih atas dukungan Gubernur Jatim terkait program-program BPN Jatim.
“Saya bangga teman teman BPN bisa bekerja dengan baik. Masyarakat juga menghargai yang kita kerjakan. Ini semua merupakan perintah Bapak Presiden RI. Saya juga bangga bahwa saat ini pelayanan BPN sudah jauh lebih baik. Masyarakat mendapatkan sertifikat juga jauh lebih mudah,” ujarnya.
Peran pada kepala daerah dalam mensukseskan program ini sangatlah diperlukan. Sebeb mereka memiliki pengaruh untuk mendorong warganya mendaftarkan seluruh tanah yang ada di wilayahnya sampai dengan kelurahan dan desa.
“Jadi nantinya tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terpetakan. Sehingga seluruh tanah yang ada di desa akan teridentifikasi. Untuk itu kerjasama berbagai pihak akan sangat membantu. Termasuk kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk membantu terutama dalam hal hak waris,” pungkasnya.
