sergap TKP – JAKARTA
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Rapat dengan pembahasan capaian program dan anggaran Kementerian ATR/BPN ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Kamis (1/9/2022),
Pada kegiatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa, Kementerian ATR/BPN menggencarkan program strategis yang diamanahkan Presiden Joko Widodo, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kini telah mencapai 94,2 juta bidang tanah terdaftar atau sebesar 74,8% dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 79,4 juta bidang tanah telah tersertipikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dan redistribusi tanah yang merupakan salah satu bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Capaian Reforma Agraria melalui legalisasi aset seluas 4.140.028 hektare atau 92% dari target dan redistribusi tanah seluas 1.478.496,57 hektare. Redistribusi tanah terdiri dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto mengatakan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan transformasi digital dengan meningkatkan kualitas data dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui layanan pertanahan elektronik.
“Persentase data siap elektronik sebesar 56,16%. Selain meningkatkan kualitas data, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan dengan melakukan alih media dokumen analog menjadi format digital,” ujar Hadi Tjahjanto.
Terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada jajarannya untuk turut aktif memberantas mafia tanah.
“Saya tidak toleransi pegawai yang melanggar dan tidak bisa bekerja. Sudah banyak yang saya tindak lanjuti. Termasuk Kepala Kantor Pertanahan yang tidak bagus, tidak lama-lama, saya ganti. Karena saya ingin Kementerian ATR/BPN bisa melayani rakyat dengan baik,” ungkapnya.
“Dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara yang juga merupakan mandat Presiden Joko Widodo.” pungkas Hadi Tjahjanto.
