sergap TKP – SURABAYA
Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.S,i didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menghadiri kegiatan pertemuan hasil riset Lembaga survei Indopol Survey and Consulting.
Selain Kapolda Jawa Timur, tampak hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, serta Perwakikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.
Kegiatan pertemuan tersebut untuk membahas hasil riset Indopol, lembaga survey yang melakukan penelitian terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan peta kerawanan menjelang Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur.
Pada keterangannya, Kapolda Jatim menyampaikan, bahwa untuk pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur tahun ini akan dilaksanakan oleh 19 Kota/Kabupaten, baik pemilihan Bupati/ Walikota. Dan di pilkada tahun ini, saat ini sedang dilandah Pandemi Covid-19 yang perlu diperhatikan oleh semua masyarakat.
“Pilkada saat ini di massa Pandemi Covid-19, sehingga kita semua harus bisa mentaati penerapan protokol kesehatan,” kata Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.S,i, Jumat (4/9/2020).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebutkan, bahwa pilkada saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah ditingkat kerawanan di Jawa Timur. Sehingga ketentraman dan kenyamanan di pilkada serentak tahun menjadi pemikiran bersama, baik pemerintah Provinsi maupun pihak kepolisian.
“Kerawanan di pilkada serantak yang akan dilangsungkan di 19 Kabupaten/ Kota menjadi perhatian bersama. Terlebih, saat pilkada serentak ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19. Sehingga, semua masyarakat harus mentaati protokol kesehatan,” ujar Emil Elistianto Dardak.
Sehingga, kata Emil, rivalitas yang tinggi ini terhadap pasangan calon bisa menjadi kerawanan, dan itu bisa saja terjadi tidak hanya di dunia nyata, namun di medsos juga menjadi perhatian bersama, adanya informasi hoax dan menyebarakan berita tidak benar.
“Medsos ini juga harus perlu menjadi perhatian semuanya, baik pemerintah provinsi maupun Polda Jawa Timur, karena banyak berita hoax saat pilkada berlangsung, pungkasnya.
