sergapTKP – SURABAYA
Dalam upaya mempercepat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Inisiatif ini ditekankan dalam kegiatan yang berlangsung di Kampus STIESIA Surabaya, Senin (28/04/2025).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa pembangunan kependudukan merupakan agenda multisektor yang memerlukan sinergi lintas lembaga. “GDPK itu mencakup pengelolaan jumlah, kualitas, persebaran penduduk, serta penyediaan data yang akurat. Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan dinas di daerah harus terlibat, bukan hanya BKKBN,” tegas Bonivasius.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan SDM merupakan bagian penting dari visi besar Presiden Prabowo Subianto. “Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, maka pembangunan kependudukan menjadi landasan utamanya, karena unit terkecilnya adalah keluarga,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bonivasius mengingatkan pentingnya mengelola bonus demografi yang saat ini tengah dinikmati Indonesia, dengan hampir 70 persen penduduk berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Namun, ia mengingatkan bahwa peluang ini hanya akan menjadi berkah apabila kualitas SDM ditingkatkan. “Bonus demografi tidak otomatis menguntungkan. Kita perlu memastikan pendidikan, keterampilan, serta lapangan kerja tersedia. Apalagi, sektor informal masih mendominasi dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja belum optimal,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa penyusunan GDPK harus menjadi bagian dari Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD). “Setiap tahun, pemerintah daerah harus memastikan target-target pembangunan SDM tercapai, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga,” tutur Maria.
Kinerja sejumlah daerah di Jawa Timur dalam mengintegrasikan GDPK juga mendapat apresiasi. Kota Batu meraih nilai tertinggi dalam Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) untuk kategori kota dengan skor 78,7, diikuti Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Sementara untuk kategori kabupaten, Kabupaten Lamongan menjadi yang terbaik dengan skor 73,5.
Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun mencatat prestasi dengan capaian 100% pada pembentukan Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sedangkan Kota Surabaya mencatatkan angka 98,04%.
Dari sisi pendidikan kependudukan, Kota Surabaya menjadi daerah dengan pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak pada 2025, yakni 274 SSK, disusul Kabupaten Bondowoso dengan 279 SSK dan Kabupaten Malang dengan 166 SSK.
Menutup kegiatannya, Bonivasius menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan GDPK untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. “Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru akan kita rasakan 20 tahun mendatang. Karena itu, implementasi GDPK harus berjalan konsisten melintasi periode pemerintahan,” pungkasnya.
