sergap TKP – SURABAYA
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan 4 (empat) orang tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026.
Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing berinisial MN (Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS), NW (Direktur Operasional & Umum PDTS KBS), EES (Anggota Badan Pengawas PDTS KBS), dan MM (Advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah & Partner).
Usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis (19/11/2026), keempat tersangka tersebut langsung ditahan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat (20/11/2026) pukul 00.00 WIB.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, kejadian ini berawal pada Februari 2025 (saat pemanggilan terkait pengelolaan sewa tenant di Kejari Tanjung Perak) dan berlanjut sekitar April 2025 (saat pemeriksaan terkait kasus periode 2013–2024 di Kejati Jatim), dana kas PDTS KBS dicairkan atas persetujuan petinggi perusahaan dan diserahkan kepada advokat MM dengan dalih jasa hukum dan pengurusan/penutupan perkara.
Saat itu, Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Sewa Tenant.
“Tersangka NW dan MN, menghubungi EES lalu menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” kata Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja.
Selanjutnya EES memperkenalkan NW dan MN, dengan Advokat MM, serta meminta untuk mengupayakan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, agar ditutup.
Untuk menyamarkan pencairan dana Rp2,41 miliar agar tampak sah, para tersangka diduga membuat dokumen fiktif seperti perjanjian kerja sama jasa hukum, laporan review SOP, perjanjian kerja sama (PKS) yang tidak dijalankan, serta kuitansi honorarium konsultan hukum palsu.
Guna keperluan pendampingan, lanjut I Gede Punia Atmaja, MM meminta biaya pendampingan atau Lawyer Fee, sebesar Rp100 juta.
“MM juga meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta, untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Uang dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Direksi PDTS KBS,” terang I Gede Punia Atmaja.
Selanjutnya, NW dan MN memerintahkan kepada Sutini, selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut.
I Gede Punia Atmaja menyebut dana Rp2,41 miliar tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan.
“Uang itu kemudian diserahkan kepada MM. Namun uang tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” imbuh I Gede Punia Atmaja.
Lebih lanjut, I Gede Punia Atmaja menerangkan, situasi serupa juga terjadi pada bulan April 2025,
Direksi Badan Pengawas PDTS KBS, diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Keuangan tahun 2013 sampai dengan 2024.
MM kembali mengajukan biaya pendampingan sebesar Rp100 juta, dan meminta uang sebesar Rp995 juta, yang kemudian disetujui kembali oleh NW, dan MN.
Setelah itu permintaan uang tersangka MM naik, hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 Miliar.
“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Negeri Jawa Timur tetap berlanjut,” terangnya.
Menurut I Gede Punia Atmaja, guna mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, NW, MN, EES, dan MM, bersengkongkol dengan cara membuat perjanjian.
“Seolah olah ada kerja sama layanan jasa hukum, dengan membuat laporan, ulasan, menyusun Perjanjian Kerja Sama KBS fiktif, dan merancang kwitansi honorarium konsultan hukum, serta biaya pendamping layanan hukum litigasi,” papar I Gede Punia Atmaja.
“Total biaya yang dilaporkan sebesar Rp 2,41 Miliar, dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan, dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah,” imbuhnya.
Selain aliran Rp2,41 miliar, terdapat pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp707.775.022 (tahun 2025) dan Rp152.784.430 (tahun 2026), sehingga total kerugian negara mencapai Rp3,27 miliar.
“Atas perbuatannya, Mereka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor (subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor).” tegas I Gede Punia Atmaja.






