sergap TKP – SURABAYA
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menemui ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pengamanan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya.
“Kami berupaya maksimal mengawal dan menjaga adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Harapannya tentu aspirasi dapat tersampaikan dengan tertib dan santun,” jelas Kapolrestabes.
Sebanyak 2.400 personel disiagakan untuk mengawal aksi tersebut agar berjalan tetap kondusif. “Jumlah pasukan pengamanan seluruhnya sekitar 2.400 lebih personel untuk mengawal dan mengamankan adik-adik kita Mahasiswa ini,” ucapnya.
Perwira menengah Polri dengan tiga melati dipundaknya ini juga bersyukur kegiatan unjuk rasa ini bisa berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Selain itu mahasiswa juga telah ditemui Ketua DPRD Jawa Timur.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, setelah tadi bapak Ketua menerima aspirasi adik adik Mahasiswa yang akan diteruskan ke Presiden dan Ketua DPR RI hari ini juga, saya apresiasi adik adik Mahasiswa yang sudah ikut menjaga kondusifitas kota Surabaya,” pungkasnya.
Untuk diketahui Aliansi BEM Surabaya menuntut tujuh poin untuk dipenuhi pemerintah sebagai berikut:
1. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
2. Menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia.
3. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan.
4. Menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 % mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
5. Menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum rancangan pembangunan
dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.
6. Mengutuk segala Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu
Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
7. Wujudkan Reforma Agraria.
