sergap TKP – MAROS
Kejaksaan Negeri Maros, menetapkan 2 (dua) tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2020 di Kabupaten Maros. Rabu (26/07/2023).
Kedua tersangka tersebut adalah Koordinator Supplier BPNT Maros MR (50) dan Koordinasi Daerah BPNT Maros N (29).
Kajari Maros, Wahyudi Eko Husodo menyebutkan, tersangka MR saat ini telah resmi ditahan.
“Sementara N, dari hasil pemeriksaan kesehatannya, yang bersangkutan sedang hamil 4 bulan. Sehingga kami beri kebijakan dan ditetapkan sebagai tahanan kota dengan wajib seminggu dua kali,” kata Kajari Maros, Wahyudi Eko Husodo saat konferensi pers di Kantor Kejari Maros, Selasa (25/7/2023).
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) M Ikbal Ilyas menjelaskan, kejadian ini terjadi pada tahun 2020 saat penyaluran program BPNT.
Saat itu, tersangka MR atas sepengatahuan N selaku koordinator daerah BPNT Maros membeli bahan pangan dari para pemasok. Pada pemasok, MR meminta selisih harga, sehingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 Miliar.
“Perannya N koordinator daerah BNPT, sementara MR adalah koordinator supplier, MR inilah mencari pemasok bahan pangan dan meminta selisih dari harga yang seharusnya,” terang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) M Ikbal Ilyas.
Meski telah tersangka telah ditetapkan, namun pihak Kejari Maros belum menerima pengembalian.
“Pengembalian sementara kami masih melakukan pencarian, tetapi untuk saat ini belum menemukan dan menerima pengembalian juga,” ujarnya.
Dalam kasus tersebut, ada sekitar 49 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. “Terdiri dari keluarga penerima manfaat, e-warung dan pihak dinas sosial dan supplier,” tambahnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasar 3 UU Tipikor, alternatif pasal 12 E dan pasal 11 UU tindak pidana korupsi masing-masing ancamannya berbeda-beda.
“Terkait pasal 2 hukumannya maksimal penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, paling singkat 4 tahun, kemudian pasal 3 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20tahun paling singkat 1 tahun, pasal 12 E sama dengan pasal 2,” tutupnya.
