sergap TKP – JAKARTA
Irjen Pol. Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. “Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Kadiv Humas Polri menjelaskan, majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela.
Alasan pemecatan Irjen Pol. Ahrie Sonta, Ia dinilai terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait dugaan penyadapan ilegal dan tidak sesuai prosedur menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Adapun sasaran penyadapan yakni, Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha (terjadi sepanjang 2025–2026).
Irjen Pol. Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Sementara itu, Menanggapi putusan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Terkait kasus yang sama, selain Ahrie, pejabat lain yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
