sergap TKP – JAKARTA
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta secara resmi menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Silmy Karim, dalam sidang putusan sela yang digelar pada Kamis (12/11/2026).
Ketua Majelis Hakim Asep Supriyadi menyatakan eksepsi atau nota perlawanan dari terdakwa maupun tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima (tidak diterima).
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan keberatan terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan gratifikasi serta pemerasan terkait pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS) bagi warga negara asing ke tahap pembuktian pokok perkara.
Majelis hakim menilai surat dakwaan telah menguraikan peran aktif Silmy dalam struktur kekuasaan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS) bagi warga negara asing (WNA).
Hakim mengacu pada Pasal 20 huruf c KUHP mengenai penyertaan tindak pidana.
Terkait bantahan Silmy soal korban kriminalisasi, penyangkalan OTT, serta rekam jejak prestasinya di birokrasi, Hakim menegaskan hal tersebut merupakan materi pokok perkara atau pertimbangan meringankan yang harus diuji dalam persidangan selanjutnya, bukan dalam eksepsi.
Hakim mencatat bahwa status tersangka dan penahanan Silmy telah dinyatakan sah secara hukum melalui putusan Praperadilan.
Selanjutnya, Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK untuk melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian pokok perkara.
Untuk diketahui, Terkait perkara pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS) bagi warga negara asing, Silmy didakwa menerima uang sekitar Rp1,2 miliar (bagian dari dugaan pungutan ilegal pengurusan izin tinggal WNA yang disebut mencapai Rp168,9 miliar).
Silmy juga didakwa menerima setoran tunai berkedok Dana Operasional Wamen Imipas senilai Rp2,56 miliar serta aliran dana pembelian saham sekuritas senilai Rp31,38 miliar.
