Kelompok Masyarakat Dan Penggiat Lingkungan, Berencana Laporkan Oknum Perhutani Dan Kadivre Provinsi Jawa Timur

oleh -

sergap TKP – BONDOWOSO

Kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso bersama Penggiat dan Pemerhati Lingkungan Hidup yang mengatasnamakan GIPSI, berencana melaporkan dan melakukan gugatan Class Action terhadap oknum pejabat Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Kadivre Provinsi Jawa Timur.

Melalui Kuasa Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Independent File, Adhi Suhartoyo, mereka menilai ada sejumlah oknum pejabat Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Kadivre Provinsi Jawa Timur diduga terlibat tindak pidana pembalakan liar dan perambahan hutan liar, hutan lindung (HL) atau Rimba Alam dan hutan Produksi/HP di wilayah Bondowoso.

“Selain adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembalakan liar dan perambahan hutan, oknum tersebut diduga kuat juga melakukan pembiaran atas pelanggaran hukum dalam pengelolaan kawasan hutan Perum Perhutani,” ujar Adhi Suhartoyo, Selasa (25/2/2020).

Menurut Adhi, dalam laporannya, selain mempertanyakan adanya alih fungsi lahan kawasan hutan Perum Perhutani yang dijadikan  tempat Pariwisata masyarakat pada lokasi “Rengganis” pihaknya juga menduga jika proyek tersebut belum mengantongi  ijin dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari pihak-pihak terkait,

Adhi menjelaskan, pengelolaan hutan sebetulnya telah diatur dalam peraturan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Junto UU RI nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan sebagai dasar hukum atas pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum / Perum Kehutanan Negara.

Sedangkan dalam pengelolaan Hutan pada wilayah KPH Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Jawa Timur dan surat Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3333/MenLHK-PKTL/KUH/PLA. 2/7/2016  tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Lereng Yang Timur Laut.

“Jadi apabila merujuk ketentuan-ketentuan yang ada, maka tidak dibenarkan kawasan hutan Perum perhutani dijadikan tempat pariwisata, apalagi sebelum mendapatkan ijin dari kementerian LHK dan pihak terkait,” terang Adhi.

Adhi juga menduga, Kegiatan praktek-praktek ilegal tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan diduga didalamnya juga terdapat unsur perbuatan tindak pidana Korupsi, yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Untuk itu, guna meminta pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso, Adhi menyatakan selain melaporkan pada institusi terkait, pihaknya juga akan melakukan gugatan Class Action.

“Selain melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian, KPK, Kementrian BUMN, Kementrian LHK, kami juga akan melakukan gugatan Class Action” tegas Adhi.