Terkait Surat Permintaan Sumbangan, Polisi Akan Melakukan Pemanggilan Terhadap Mahyeldi Ansharullah

oleh -

sergap TKP – PADANG

Terkait kasus surat permintaan sumbangan yang digunakan oleh sejumlah orang untuk menarik sumbangan. Polisi berencana akan melakukan klarifikasi dengan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. Jumat (20/8/2021).

Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan, pemanggilan terhadap Mahyeldi dilakukan lantaran surat tersebut diduga kuat asli, berdasarkan keterangan lima orang peminta sumbangan.

Kelima orang itu sempat diamankan, dengan dugaan awal kasus penipuan yang mencatut nama Mahyeldi. Namun kelimanya sudah dibebaskan.

“Kelima orang ini mengakui bahwa surat itu adalah asli. Berasal dari gubernur dan orang kepercayaannya,” kata Kompol Rico Fernanda.

Surat yang beredar diketahui memiliki bernomor 005/-/V/Bappeda-2021, Mei 2021, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, juga tersebar beberapa surat dengan nomor dan tanggal yang jelas, salah satunya dengan nomor 005/3984/V/bappeda-2021, dengan tanggal 12 Mei 2021.

Menurut Kasat Reskrim, kelima orang itu juga mengaku pernah menarik sumbangan serupa pada tahun 2016 dan 2018. Saat itu Mahyeldi masih menjabat sebagai Wali Kota Padang

Kasat Reskrim menyebut pemanggilan terhadap Mahyeldi dan sejumlah pihak untuk diperiksa terkait surat tersebut bakal dilayangkan pada pekan ini.

“Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah dan pihak Gubernur,” Pungkasnya.

Untuk diketahui, terkait kasus dugaan penipuan dengan modus meminta sumbangan dengan mencatut nama Gubernur Sumbar Mahyeldi, Sebelumnya, pada Jumat (13/8/2021) Polresta Padang mengamankan lima warga luar Sumatera Barat

Kelima pelaku tersebut masing-masing yakni, D (46), DS (51), DM (36) yang berasal dari Jawa, serta MR (50) dan A (36) yang berasal dari Sulawesi, Makassar.

Tak hanya itu, Dari pengakuan para pelaku, mereka juga mengakui jika aksi yang mereka lakukan mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Bahkan, nama rekeningnya bukan nama Dinas, melainkan Bank Mandiri Padang atas nama H Dwi Susanto.

Meski, kelima pelaku akhirnya tidak dilakukan penahanan. Namun, pihak kepolisian ternyata tetap melakukan pengembangan penyelidikan terkait kasus tersebut.