sergap TKP – MADIUN
Dalam rangka menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK), Polres Madiun Kota berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pembangunan zona integritas.
Salah satu langkahnya adalah tekait kemudahan pelayanan tanpa berbelit-belit, khususnya di bagian pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pembuatan SIM maupun SKCK.
“Intinya kita memperbaiki pelayanan publik baik di SKCK maupun pelayanan SIM. Kita ingin memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi masyarakat saat mengurus kedua hal tersebut,” ujar Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono, Rabu (3/8/2022).
Melalui upaya ini diharapkan praktik pungutan liar (pungli) tidak akan ada lagi dan kalaupun ada pembayaran yang harus dikeluarkan masyarakat, hal itu merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seluruhnya disetorkan ke negara.
“Terkadang masyarakat tidak tahu. Dikiranya ngasih uang untuk polisi, padahal itu PNBP yang harus kita setor ke negara,” jelasnya.
Masyarakat juga dapat melihat persyaratan pengurusan SKCK sampai pendaftarannya secara online. Sehingga ketika datang ke Polres Madiun Kota tinggal menunjukkan bukti pendaftaran.
Alhasil masyarakat tidak perlu antre dan pengurusan SKCK hanya 5 – 10 menit saja. “Intinya tidak berbelit-belit. Kalau mereka tertib dan persyaratan lengkap tidak sampai sehari sudah jadi. Hanya butuh waktu hitungan jam lah. Yang jadi soal itu ketika persyaratan belum lengkap ini yang memperlambat waktu pengurusan SIM,” ujarnya.
