sergapTKP – PASURUAN
Pasuruan | Kemendukbangga/BKKBN — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., meresmikan peluncuran Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di Tempat Kerja, Rabu (7/5/2025), di PT Raindo Putra Lestari, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Acara ini juga diikuti secara daring oleh 471 industri dari berbagai daerah yang mempekerjakan total 299.341 Pasangan Usia Subur (PUS).
Program ini merupakan langkah nyata negara dalam memenuhi hak dasar pekerja perempuan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. “Kenapa kami sasar perempuan? Karena ini bentuk keberpihakan negara. Hak reproduksi bukan sekadar kesehatan, tapi juga menyangkut kesempatan dan produktivitas,” ujar Menteri Wihaji.
Dengan kontrasepsi gratis dan tepat guna, para pekerja perempuan didorong untuk merencanakan masa depan keluarga tanpa harus mengorbankan peran ekonomi mereka. Di PT Raindo sendiri, sebanyak 121 akseptor, yang terdiri dari karyawati dan warga sekitar, menerima layanan KB berupa pil, suntik, hingga implan. Pelayanan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari 7–9 Mei 2025, dengan target nasional sebanyak 40.000 akseptor.
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan akses layanan KB bagi para pekerja yang memiliki waktu kerja padat. Dengan menghadirkan layanan langsung di tempat kerja, perusahaan dan pemerintah memastikan bahwa kesehatan reproduksi perempuan tetap terjaga tanpa mengganggu produktivitas.
Menteri Wihaji menegaskan bahwa pelayanan KB di tempat kerja bukan sekadar layanan medis, tetapi juga bagian dari pembangunan keluarga dan kesejahteraan bangsa. “Kita mengurus dua hal: kependudukan dan pembangunan keluarga. Pelayanan KB menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, sementara pembangunan keluarga menciptakan keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia,” katanya.
Dalam acara tersebut, hadir pula Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Plt. Sekjen Kemnaker Drs. Aris Wahyudi, Deputi KBKR Dr. Wahidin, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Dra. Maria Ernawati, serta jajaran pejabat dari Kemendukbangga/BKKBN dan mitra kerja lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menandakan bahwa isu KB telah menjadi bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan pembangunan sumber daya manusia.
Menteri Wihaji berharap program ini terus diperluas, dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai skala, mulai dari mikro hingga besar. Ia mengajak pemerintah daerah untuk turut serta dalam memperluas cakupan pelayanan, demi menjamin kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi para pekerja.
“Pelayanan KB di tempat kerja bukan hanya efisiensi, tapi bentuk kepedulian. Ini investasi bagi kesejahteraan keluarga, perusahaan, dan bangsa,” pungkas Menteri Wihaji.
