sergap TKP – JAKARTA
Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, S.I.P., CHRMP., CFrA., mewakili Panglima TNI menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), bertempat di Ruang Rapat Nakula, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Rabu 9/9/2026.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Polkam tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Muchammad Hasan.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat sinergi serta menyelaraskan langkah-langkah pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2026, khususnya dalam penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Rapat dihadiri oleh para pejabat dan perwakilan kementerian/lembaga, antara lain Plt. Sesmenko Pangan Dr. Ir. Kasan, M.M.; Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M.; Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal ZA, M.Si.; Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.; Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dr. Sigit Mustofa Nurudin, S.T., M.M.; Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Martoli Jeni Indarto; Direktur Perlindungan Perkebunan Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc.; serta Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
Turut hadir perwakilan Kementerian ATR/BPN; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diwakili Deputi Gakkum Irjen Pol. Rizal Irawan; Kejaksaan Agung RI yang diwakili Jampidum Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.; Polri yang diwakili Wakabareskrim Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.H. dan Dirtipidter Brigjen Pol. Mohammad Irhamni; serta perwakilan Kantor Staf Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah, BNPB, BMKG, Badan Informasi Geospasial, dan BRIN.
